Ekonomi Koperasi

I.           Pengertian Koperasi, Penerapan Koperasi Di Indonesia, Dan Tata Cara Pendirian Koperasi

 

   A. Pengertian Ekonomi Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk tujuan yang sama yang sulit dicapai secara perseorangan.

Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama baik untuku seluruh anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar yang membutuhkannya.

   B.  Penerapan Prinsip Koperasi Indonesia

Adapun prinsip-prinsip secara umum yang berada di negara kita Indonesia adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5. Kemandirian

6. Pendidikan perkoperasian

7. Kerjasama antar koperasi, 1997).

Menurut Prof. Coole  dalam buku "A Century Of Cooperative" berpendapat bahwa bentuk asli, prinsip-prinsip koperasi Rochdaletahun 1844, adalah seperti yang dikemukakan yaitu ada 8 (deIapan) hal (E.D.Damanik, 1980), masing-masing adalah:

a. Pengelolaan yang demokratis (Democratic Control);

b. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (Open membership);

c. Pembatasan bunga atas modal (fix or limited interest on capital);

d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya kepada koperasi;

e. Transaksi usaha dilakukan secara tunai (Trading strictly on a cash basis);

f. Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan;

g. Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan koperasi kepada anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi;

h. Netral di bidang politik dan agama (Political and religious neutrality).

    C. Tata Cara Pendirian Koperasi

Orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi.

RAPAT PEMBENTUKAN
1. Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri koperasi.
Pengertian :
a. Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota.
b. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk menandatangani akta anggaran dasar dan memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah.
2. Disarankan mengundang Pejabat / Petugas yang memahami seluk beluk perkoperasian.
HAL - HAL YANG DIBICARAKAN DALAM RAPAT
* Tujuan mendirikan koperasi
* Kegiatan usaha yang hendak dijalankan
* Persyaratan menjadi anggota
* Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib
* Memilih nama-nama pendiri koperasi
* Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi
* Menyusun anggaran dasar

TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR
Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama-sama seluruh peserta rapat, dapat ditempuh:
1. Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh anggota
2. Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim perumus) diantaranya :
a. Nama dan tempat kedudukan koperasi
b. Persyaratan menjadi anggota
c. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib
d. Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas
e. Kegiatan usaha
f. Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha
g. Ketentuan mengenai sanksi
3. Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang :
a. Daftar nama pendiri
b. Nama dan tempat kedudukan koperasi
c. Ketentuan mengenai keanggotaan
d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
e. Ketentuan mengenai rapat anggota
f. Ketentuan mengenai pengelolaan
g. Ketentuan mengenai permodalan
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi
i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
j. Ketentuan mengenai sangsi.

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Permohonan disampaikan kepada :
LAMPIRAN PERMOHONAN
Koperasi Primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam.
1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup
2. Berita acara pembentukan koperasi
3. Surat bukti penyetoran modal
4. Neraca awal kegiatan usaha
5. Rencana kerja awal kegiatan usaha
6. Daftar hadir rapat pembentukan
7. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri

Primer Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup
2. Berita acara pembentukan koperasi
3. Surat bukti penyetoran modal.
4.       a. Neraca awal khusus unit simpan pinjam per...

b. Neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam
5.       a. Rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam

b. Rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :

* Rencana penghimpunan dana simpanan

* Rencana pemberian pinjaman

* Rencana penghimpunan modal sendiri

* Rencana modal pinjaman

* Rencana pendapatan dan beban

* Rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya
6. Daftar hadir rapat pembentukan
7. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan pinjam
8. Daftar sarana kerja yang telah disiapkan
9. Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan manager unit simpan pinjam
10. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri

KOPERASI SIMPAN PINJAM
1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup
2. Berita acara rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam
3. Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-
4. Neraca awal per tanggal pendirian koperasi
5. Rencana awal kegiatan usaha meliputi :

          a. Rencana penghimpunan dana simpanan

b. Rencana pemberian pinjaman

c. Rencana penghimpunan modal sendiri

d. Rencana modal pinjaman

e. Rencana pendapatan dan beban

f. Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusianya.
6. Daftar hadir rapat pembentukan
7. Nama dan riwayat hidup calon pengelola/manajer dengan lampiran

a. Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan atau keterangan pernah mengikuti magang di usaha simpan pinjam

b. Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang

c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatuan
8. Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan
9. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri.

PENERIMA PERMOHONAN OLEH PEJABAT
Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar maka pemerintah memberikan tanda terima, dan berkasnya segera diproses akan tetapi apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki.

PENELITIAN PERMOHONAN OLEH PEJABAT
1. Secara administratif
2. Penelitian lapangan.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

II.        Resume Materi Kuliah

A.   Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah ajaran ekonomi yang di terapkan oleh semua negara atau suatu proses penerapan yang berhubungan serta memiliki interaksi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dengan memiliki ciri dan identitas tersendiri.

B.    Macam – Macam Sistem Ekonomi

·         Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal adalah yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada individu untuk memperoleh keuntungan.

Penggagas sistem ekonomi liberal adalah Adam Smith. Didalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776). Didalam bukunya dikatakan bahwa “kemakmuran suatu negara akan terwujud bila setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mencapai kemakmuran, sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan secara bebas sesuai dengan mekanisme pasar.

·         Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Karena semua pengelolaan perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah.

Sistem ekonomi sosialis ini dipelopoori oleh Karl Marx.

·         Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adlah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dalam sistem ekonomi pasar. Campuran pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian.

UNDANG UNDANG KOPERASI

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945

(1)          Perekonomian disusun sebagai usaha bersama nerdasar atas asas kekeluargaan.

UUD 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memnuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Sumber        :

http://dwikartikasari-18211665.blogspot.com/2012/10/a-pengertian-ekonomi-koperasi.html

http://desyarisandi.blogspot.com/2013/10/penerapan-prinsip-koperasi-yang-ada-di.html

http://dogimauw.blogspot.com/2013/04/tata-cara-pendirian-koperasi-dan_7972.html